Blitar, PORTALBANGSA.CO.ID – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (10/9/2025) di Graha Paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Supriadi itu dihadiri Bupati Rijanto, Wakil Bupati Beky Herdiansyah, unsur Forkopimda, serta pejabat daerah lainnya. Acara berlangsung tertib dan menjadi wadah bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan penilaian sekaligus masukan terkait arah kebijakan anggaran.
Dalam forum tersebut, mayoritas fraksi menekankan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik. Sektor kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur disebut masih menjadi prioritas yang perlu diperkuat. Fraksi juga mendorong agar evaluasi program yang sedang berjalan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan anggaran yang dialokasikan tidak sia-sia.
Ketua DPRD Supriadi menilai, masukan dari fraksi merupakan bahan penting dalam penyempurnaan rancangan perubahan APBD.
“Setiap kritik dan saran akan kami jadikan pijakan untuk memastikan APBD yang disahkan nanti benar-benar bermanfaat,” ungkapnya.
Selain menekankan pelayanan publik, beberapa fraksi juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Program pemberdayaan dianggap mampu memperkuat kemandirian ekonomi warga, sehingga pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan.
Suasana rapat paripurna berlangsung produktif dengan diskusi yang konstruktif. Hal ini memperlihatkan bahwa DPRD Kabupaten Blitar berupaya menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dalam proses penganggaran.
Di penghujung sidang, Supriadi kembali menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif.
“Kolaborasi yang berkesinambungan adalah kunci agar setiap rupiah APBD digunakan secara efektif. Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
Melalui paripurna ini, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan anggaran daerah agar berpihak pada masyarakat dan memperkuat pelayanan publik di semua lini.( Siti)
