Blitar, PORTALBANGSA.CO.ID – Suasana serius mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar Kamis (11/9/2025) di Graha Paripurna. Sidang kali ini membahas penyampaian jawaban Bupati Blitar, Rijanto, atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD H. M. Rifa’i bersama Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, rapat dihadiri anggota dewan, Forkopimda, penjabat Sekda, serta jajaran kepala dinas.
Dalam penyampaiannya, Bupati Rijanto menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti kritik maupun saran yang diberikan dewan. Menurutnya, semua catatan tersebut merupakan bagian penting dari proses demokrasi sekaligus penguat kebijakan anggaran.
“Kami menyambut baik pandangan yang telah disampaikan. Kritik dan masukan dari DPRD menjadi dasar kami dalam menajamkan program, terutama terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan belanja daerah agar lebih efektif,” terang Rijanto.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berusaha menjaga prinsip keterbukaan dan efisiensi agar APBD Perubahan 2025 benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD H. M. Rifa’i menyebut jawaban yang diberikan eksekutif memperlihatkan adanya komunikasi politik yang sehat antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Mekanisme seperti ini penting agar tidak ada kebijakan yang berjalan sepihak. Semua keputusan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Wakil Ketua II DPRD Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari juga menekankan arti penting kerja sama. Menurutnya, tanpa sinergi yang baik, program prioritas sulit diwujudkan secara maksimal. “DPRD siap mengawal hasil pembahasan ini agar benar-benar memberi manfaat bagi warga Kabupaten Blitar,” ujarnya.
Rapat ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan Perubahan APBD 2025. Nota keuangan sebelumnya disampaikan Bupati pada Selasa (9/9/2025), kemudian ditanggapi oleh fraksi-fraksi sehari setelahnya.
Setelah jawaban eksekutif, proses selanjutnya akan masuk ke pembahasan teknis oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kesepakatan yang lahir dari forum tersebut akan menjadi pijakan bagi penetapan Perubahan APBD 2025.
Dengan begitu, diharapkan kebijakan anggaran yang dihasilkan tidak hanya menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga memperkuat pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Blitar.( Siti)
