Blitar, PORTALBANGSA.CO.ID – Upaya memperkuat pemerataan akses pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Blitar terus menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD. Melalui agenda kunjungan lapangan pada Selasa (14/10/2025), para legislator meninjau langsung kondisi sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan di Kecamatan Kanigoro dan Talun.
Kunjungan dipimpin oleh Sugeng Suroso, S.Kom, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, dengan dua titik fokus utama, yakni SDN Sawentar 01 Kanigoro dan Puskesmas Talun yang baru selesai dibangun.
Di lokasi pertama, rombongan DPRD menemukan beberapa bagian bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan segera. Sementara di Puskesmas Talun, Komisi IV mengevaluasi kesiapan fasilitas serta pelayanan agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
Menurut Sugeng Suroso, kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama di sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Kami ingin memastikan seluruh fasilitas publik di Kabupaten Blitar benar-benar berfungsi dengan baik. Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar warga yang harus dijamin pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil temuan dari lapangan akan menjadi bahan pembahasan dengan pihak eksekutif untuk menentukan langkah konkret dalam perbaikan infrastruktur dan peningkatan mutu layanan publik.
Selain meninjau kondisi fisik, Komisi IV juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Sugeng menilai, kualitas layanan sangat ditentukan oleh profesionalitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
“Pembangunan tidak cukup dengan mendirikan gedung baru. Yang paling penting adalah memastikan kualitas layanan di dalamnya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Komisi IV berkomitmen terus mengawal agar kebijakan pembangunan daerah berjalan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah pinggiran. Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan dianggap kunci dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan di Kabupaten Blitar.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti hasil tinjauan ini. Tidak boleh ada kesenjangan layanan publik, baik di pusat kota maupun wilayah perdesaan,” pungkas Sugeng Suroso.
Melalui pengawasan langsung seperti ini, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.( Siti)
