Blitar, PORTALBANGSA.CO.ID – Menjelang penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan pembahasan Perubahan APBD 2025, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat koordinasi strategis bersama seluruh jajaran Kepala Bagian, PPTK AKD, dan pengampu kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD, Kamis (16/10/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi internal serta memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Rifa’i menegaskan bahwa koordinasi lintas bagian merupakan kunci utama dalam menciptakan perencanaan program yang selaras dan realistis.
“Kita ingin memastikan setiap rencana kerja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan, bukan hanya sekadar formalitas administratif,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 menjadi dasar penting untuk memperbaiki kelemahan program serta mengoptimalkan penggunaan anggaran pada periode selanjutnya.
Selama rapat berlangsung, para kepala bagian memaparkan capaian kegiatan serta menyampaikan masukan strategis terkait rancangan program kerja tahun depan. Diskusi berjalan dinamis dengan fokus pada sinkronisasi kebijakan antarbagian agar pelaksanaan kegiatan kedewanan lebih efisien dan terukur.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar, Haris Susianto, S.H., M.Si., menyoroti pentingnya memperkuat sinergi antara alat kelengkapan dewan dan perangkat sekretariat untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan.
“Perencanaan yang kolaboratif akan memperkuat koordinasi internal dan menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap DPRD,” ungkap Haris.
Rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk penyempurnaan program prioritas tahun 2026, termasuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi perencanaan dan pengawasan agar setiap kegiatan kedewanan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan publik. Selain itu, revisi APBD 2025 diharapkan dapat mengakomodasi sektor-sektor krusial seperti pelayanan publik, pendidikan, dan infrastruktur secara optimal.
“Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran berpihak pada rakyat dan dikelola secara transparan,” pungkas Rifa’i.
Melalui sinergi perencanaan yang matang ini, DPRD Kabupaten Blitar berupaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang efisien, akuntabel, dan berkeadilan. ( Siti)
