Bondowoso, http://Portalbangsa. Co. Id – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Pengawasan Inspektorat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Desa, Inspektorat berkolaborasi dengan Komisi I DPRD Bondowoso serta para camat untuk memperkuat sinergi pembinaan dan pengawasan di tingkat desa.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Curahdami, Kamis (30/10/2025), diikuti oleh seluruh camat, kepala desa, dan pendamping desa se-wilayah Dapil 5. Hadir pula dua anggota Komisi I DPRD Bondowoso, Ahmadi dan Herman Santoso, bersama jajaran Inspektorat melalui Irban I dan III.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bondowoso, Irwan Susanto, S.Sos, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran desa berjalan tertib administrasi, sesuai regulasi, serta terhindar dari potensi penyalahgunaan.
“Sinergi antara Inspektorat, DPRD, dan Kecamatan ini penting untuk memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar dikelola secara transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, tapi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa,” ujar Irwan.
Ia menambahkan, monev ini tidak hanya menghasilkan catatan temuan, tetapi juga menjadi forum dialog antar-pemangku kepentingan daerah.
“Kecamatan memiliki fungsi pembinaan di lapangan, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Kolaborasi ini memastikan mekanisme pengawasan yang lebih sinergis dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Anggota Komisi I DPRD Bondowoso, Ahmadi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Inspektorat dan Kecamatan dalam pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa.
“Kami di Komisi I tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga mendorong pemerintah desa untuk lebih terbuka dan taat aturan. Dengan kolaborasi seperti ini, kami ingin mencegah munculnya masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Herman, menilai kegiatan ini sebagai momentum penting membangun budaya pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.
“Pengawasan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memastikan pembangunan di desa berjalan tepat sasaran. Kepala desa jangan takut diawasi, justru harus melihat ini sebagai upaya bersama menjaga kepercayaan publik,” ungkap Herman.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan desa agar terhindar dari risiko hukum maupun kerugian negara.
Dengan sinergi lintas lembaga ini, Bondowoso terus melangkah menuju tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi fondasi kuat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.
