Bondowoso, http://Portalbangsa. Co. Id– Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menyalurkan bantuan rumah layak huni sebagai bagian dari layanan dasar dan program prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari total 134 unit rumah yang mendapat program perbaikan, pada tahap ini telah diserahterimakan 60 unit kepada warga yang dinilai memenuhi kriteria.
Bupati Bondowoso melalui Sekda Fathor Rozi menjelaskan bahwa pembangunan rumah layak huni ini ditujukan bagi warga yang masih tinggal di hunian tidak layak. Namun proses penetapan penerima tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui asesmen ketat dengan sejumlah indikator.
“Ada penilaian dan indikator yang memastikan bahwa penerima benar-benar layak untuk dilakukan rehabilitasi rumah, sehingga mereka bisa tinggal di hunian yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Sekda juga menegaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pemerintah daerah. Ia mengajak pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi.
“Kami mendorong pemerintah desa bersama-sama membangun Bondowoso. Dengan kolaborasi, Insyaallah percepatan pembangunan bisa kita lakukan,” tuturnya
Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Perlu PerceMeski mengalami perbaikan, angka kemiskinan di Bondowoso disebut masih cukup tinggi. Namun demikian, kondisi tersebut bukan yang tertinggi di wilayah tapal kuda.
“Kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu perspektif saja. Ada pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Kami melakukan evaluasi lebih keras untuk menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia,” tambahnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso tercatat mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, bupati menilai percepatan perbaikan harus terus dilakukan.
Peta Digital LahaDalam kesempatan tersebut, Sekda juga memaparkan teknologi peta digital Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Dengan sistem ini, masyarakat maupun pengembang dapat langsung mengecek status lahan secara daring.
“Sekarang tinggal klik saja. Pengembang bisa memastikan apakah lahan yang akan dibangun termasuk kawasan sawah yang dilindungi atau bukan,” pungkasnya
Langkah ini dinilai penting mengingat 28 persen PDRB Bondowoso berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Pemerintah menegaskan perlindungan lahan produktif menjadi kunci agar stabilitas pangan dan ekonomi daerah terjaga.
