Blitar, PORTALBANGSA – DPRD Kabupaten Blitar meminta arah pembangunan pemerintah pusat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan nasional dinilai tidak cukup hanya menjadi acuan, tetapi harus diwujudkan dalam program yang menyentuh persoalan warga di tingkat daerah.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (14/8/2026).
Menurut Supriadi, pidato Presiden menjadi salah satu bahan bagi DPRD dalam melihat arah pembangunan nasional. Sejumlah agenda yang disampaikan pemerintah pusat perlu dicermati agar memiliki keterkaitan dengan kepentingan dan kewenangan pemerintah daerah.
“Pada hari ini kami melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” kata Supriadi.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah agenda strategis pemerintah, di antaranya penguatan kemandirian energi, penghematan devisa, penataan BUMN, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Supriadi mengatakan agenda tersebut perlu diterjemahkan dalam pembahasan kebijakan daerah, terutama ketika DPRD bersama pemerintah daerah menyusun program dan anggaran. Menurut dia, kebijakan daerah harus tetap memiliki orientasi yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat.
Untuk memastikan hal tersebut, DPRD Kabupaten Blitar akan menjalankan tiga fungsi utamanya secara beriringan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen DPRD untuk mengawal agar kebijakan serta penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai sasaran.
“Semangat pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat harus terus kita dorong untuk menciptakan kehidupan yang semakin sejahtera, adil, dan makmur,” ujarnya.
Supriadi juga mengingatkan pentingnya persatuan dan gotong royong antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar arah pembangunan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga Kabupaten Blitar.(Adv/Siti)
