BONDOWOSO,PORTALBANGSA.CO.ID – Setelah sempat ambles dan memutus jalur transportasi, Jembatan Sentong di Desa Sukowiryo, Kabupaten Bondowoso, akhirnya kembali dioperasikan. Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Bondowoso meresmikan jembatan tersebut sebagai langkah pemulihan konektivitas sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat lintas kabupaten.
Peresmian ini menjadi momentum penting setelah kerusakan jembatan pada 23 Februari 2026 menyebabkan akses jalan provinsi yang menghubungkan Sukowiryo dengan Nangkaan terputus. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Bondowoso, tetapi juga pengguna jalan dari Jember hingga Situbondo.
Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat terpaksa menggunakan jalur alternatif dengan tambahan jarak tempuh sekitar tiga kilometer. Kondisi jalan alternatif yang belum sepenuhnya memadai turut memperpanjang waktu perjalanan dan meningkatkan beban biaya transportasi.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid dalam sambutannya menegaskan, terputusnya Jembatan Sentong bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Jarak yang dulu terasa dekat menjadi bertambah. Bagi sebagian orang, tiga kilometer mungkin hanya angka. Namun, bagi pedagang, sopir angkutan, dan para pekerja, itu berarti waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar,” ungkapnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas pembangunan kembali jembatan tersebut. Bupati juga mengapresiasi dukungan TNI-Polri, jajaran perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat yang turut menjaga kelancaran pembangunan.
Menurutnya, penyelesaian pembangunan Jembatan Sentong menjadi jawaban atas keluhan masyarakat selama akses utama tersebut terputus. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga telah melakukan perbaikan sejumlah jalan kabupaten yang terdampak pengalihan arus kendaraan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan Jembatan Sentong memiliki arti strategis bagi konektivitas wilayah di kawasan Tapal Kuda.
“Komitmen kita bersama adalah memastikan konektivitas pergerakan manusia, barang, dan jasa tetap terjaga. Jembatan ini tidak hanya menghubungkan masyarakat Bondowoso, tetapi juga masyarakat Bondowoso dengan Jember, bahkan mungkin Situbondo,” tegas Gubernur.
Dalam laporan pembangunan yang disampaikan kepada Gubernur, Jembatan Sentong memiliki panjang 45,8 meter. Lebarnya juga mengalami peningkatan dari sebelumnya sembilan meter menjadi 14 meter.
Dari total lebar tersebut, 12 meter dialokasikan untuk badan jalan, sedangkan dua meter lainnya digunakan sebagai fasilitas trotoar di kedua sisi jembatan. Penambahan trotoar tersebut diharapkan memberikan ruang lebih aman bagi pejalan kaki yang sebelumnya harus melintasi badan jalan bersama kendaraan.
Namun, Khofifah mengingatkan bahwa selesainya pembangunan bukan berarti tanggung jawab pemerintah dan masyarakat ikut berakhir. Ancaman kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak konstruksi jembatan maupun infrastruktur jalan.
“ODOL itu bukan hanya berdampak pada jembatan, tetapi jalan juga bisa terganggu stabilitas dan kemantapannya,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan sungai di bawah jembatan. Menurutnya, tumpukan sampah berpotensi menghambat aliran air, terutama ketika hujan deras dengan intensitas tinggi.
Ia meminta masyarakat, mulai dari lingkungan RT/RW hingga pemerintah desa, mengambil peran dalam menjaga fasilitas publik tersebut.
“Ini adalah milik kita bersama. Mari kita ikhtiar menjaga stabilitas dan kemantapan Jembatan Sentong,” tandasnya.
Dengan diresmikannya Jembatan Sentong, konektivitas transportasi yang sempat terganggu kini kembali tersambung.
Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar arus kendaraan, mendukung distribusi barang dan jasa, serta menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat Bondowoso dan daerah sekitarnya.
Meski demikian, keberlanjutan fungsi jembatan tetap membutuhkan pengawasan, kepatuhan terhadap batas muatan kendaraan, serta pemeliharaan secara berkala agar infrastruktur strategis tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.(Hosairi)
