Probolinggo, Portal bangsa. Co. Id–
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menerima kunjungan kerja dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Selasa (27/5).
Acara yang berlangsung di Pendopo Kelurahan Ketapang ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan RI, Mochamad Saleh Nugrahadi, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Pangan, Yenung Secasari, serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko.
Dalam sambutannya, Wali Kota dr. Aminuddin menyampaikan rasa syukurnya atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mendukung penuh program nasional tersebut, termasuk percepatan proses legalitas koperasi yang saat ini dikawal langsung oleh notaris bersama Kemenkumham. Ia juga melaporkan bahwa saat ini terdapat koperasi aktif di tiap kelurahan, yang sebagian akan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih.
”Beberapa koperasi yang sudah ada, seperti koperasi wanita, telah menunjukkan perkembangan dengan omzet mendekati Rp.1 miliar. Ini akan menjadi pondasi kuat dalam membangun Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemkot juga tengah mendorong sinergi antara koperasi dan pelaku UMKM. Melalui e-katalog lokal, produk makanan dan minuman UMKM kini diwajibkan menjadi konsumsi utama dalam kegiatan pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa kekuatan UMKM di Kota Probolinggo telah mencapai lebih dari 15.000 unit usaha, tersebar rata di seluruh kelurahan.
Wali Kota Aminuddin mengatakan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo, bersama seluruh elemen masyarakat hingga tingkat kelurahan, siap mendukung dan menjalankan koperasi ini sebagai pengejawantahan visi Presiden RI dalam membangun Indonesia dari tingkat desa dan kelurahan.
“Insyaallah, kami menargetkan seluruh legalitas Koperasi Merah Putih di 29 kelurahan rampung pada minggu pertama Juni, agar pada 12 Juli nanti bertepatan dengan Hari Koperasi, koperasi ini bisa secara resmi berdiri dan beroperasi,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Mochamad Saleh Nugrahadi, menyambut baik antusiasme Kota Probolinggo dalam merespons program nasional ini. Ia menyampaikan bahwa pembentukan koperasi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
“Koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tapi juga pilar penting dalam distribusi pangan nasional. Apa yang dilakukan Kota Probolinggo ini menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah merespons cepat kebijakan nasional,” ujarnya.
Asisten Deputi Mochamad Saleh Nugrahadi juga mengapresiasi pencapaian Kota Probolinggo dalam menjaga inflasi pangan yang relatif stabil di angka 0,7 persen meskipun distribusi beras subsidi belum dilakukan dalam beberapa minggu terakhir. Ia juga menyampaikan perkembangan cadangan beras nasional yang saat ini telah mencapai 3,8 juta ton.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi Kota Probolinggo di sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata yang dapat menjadi basis koperasi tematik. “Koperasi ini nantinya tidak hanya berdiri, tapi harus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) Kota Probolinggo, Fitriawati, dalam laporannya menyampaikan, bahwa seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih.
“Alhamdulillah, kami ditargetkan oleh provinsi membentuk 10 koperasi, namun berkat dukungan dan dorongan dari Bapak Wali Kota, seluruh 29 kelurahan telah membentuk koperasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fitriawati melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan DKUMP sejak April 2025, mulai dari rapat koordinasi, sosialisasi tingkat kota dan kecamatan, musyawarah kelurahan, hingga pendampingan penyusunan dokumen dan pengajuan akta notaris.
“Kami juga menggandeng Ikatan Notaris Indonesia Cabang Probolinggo serta perbankan seperti BNI 46 dan BRI yang siap mengawal koperasi ini. Hari ini (27/5) bahkan dilakukan penandatanganan akta notaris untuk Koperasi Kelurahan Ketapang, yang merupakan pengembangan dari koperasi wanita yang sudah ada,” tambahnya.
Hingga saat ini, 3 koperasi telah mencapai tahap penandatanganan akta, 10 koperasi dalam proses finalisasi berkas, dan 16 koperasi sedang menyusun dokumen legalisasi. “Insyaallah sebelum peluncuran resmi, semuanya sudah siap,” tutupnya.
Dalam kegiatan ini juga dihadiri Asisten Setda, Staf Ahli Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
