Tapen, Bondowoso, http://PORTALBANGSA.CO.ID – Keluhan warga terkait pembuangan limbah dapur dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunung Anyar, Kecamatan Tapen, tak kunjung mereda. Hingga Jumat 24 Januari 2026, warga mengaku masih terganggu oleh limbah yang diduga tidak dikelola sesuai standar operasional prosedur (SOP), meski dapur tersebut telah beroperasi sekitar dua hingga tiga bulan
Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Inf Prawito, saat dikonfirmasi melalui via whatsaap menyatakan bahwa persoalan tersebut telah ditindaklanjuti. Bahkan, pihaknya membuka ruang bagi siapa pun untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi guna memastikan kondisi di lapangan.
Menurut Prawito, dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), TNI -AD memiliki peran pengawasan terhadap operasional dapur, termasuk SPPG.
Pengawasan tersebut dimaksudkan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Sejumlah warga di sekitar lokasi SPPG Gunung Anyar menilai upaya penanganan yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan. Bau tidak sedap dari rembesan pipa pembuangan hingga menyebabkan genangan dan menimbulkan bau tidak sedap serta masih kerap mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga.
Ironisnya, fasilitas SPPG tersebut berada di area yang semestinya menjadi aktivitas masyarakat sekita, sehingga keberadaan limbah yang tidak terkelola dengan baik justru memunculkan tanda tanya besar soal efektivitas pengawasan.
“Kalau memang sudah ditangani, seharusnya tidak ada lagi keluhan,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia berharap penanganan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan sementara.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana tindak lanjut yang dimaksud Kodim benar-benar menyelesaikan masalah, dan apakah sistem pengawasan terhadap pengelolaan limbah SPPG telah berjalan optimal.
Warga berharap, klaim penanganan tidak berhenti pada pernyataan, melainkan dibuktikan dengan perbaikan nyata di lapangan, agar program pemenuhan gizi yang seharusnya membawa manfaat tidak justru menimbulkan persoalan lingkungan baru. (SMSI Bondowoso)
