Bondowoso, http://PORTALBANGSA.CO.ID– Besarnya potensi perputaran uang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi sorotan publik. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bondowoso menilai, pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, bahkan secara hitungan sederhana disebut bisa melampaui penghasilan resmi seorang Bupati.
Ketua SMSI Bondowoso Arik Kurniawan mengungkapkan, jika satu dapur SPPG melayani sekitar 3.000 porsi makanan setiap hari dengan biaya pengelolaan sekitar Rp2.000 per porsi, maka potensi pendapatan yang diterima pengelola dapur bisa mencapai Rp6 juta per hari.Jika dihitung berdasarkan hari operasional sekolah sekitar 260 hari dalam setahun, maka perputaran dana yang diterima pengelola dapur bisa mencapai sekitar Rp1,56 miliar per tahun.
“Kalau dihitung secara sederhana, peluang usaha dari satu dapur SPPG ini sangat besar. Bahkan secara angka bisa jauh melampaui penghasilan resmi seorang kepala daerah,” ujar Arik.
Sebagai pembanding, berdasarkan regulasi pemerintah, gaji pokok seorang bupati sebesar Rp2,1 juta per bulan dengan tambahan tunjangan jabatan sekitar Rp3,78 juta. Total penghasilan tetap seorang bupati sekitar Rp5,88 juta per bulan atau sekitar Rp70,5 juta per tahun, belum termasuk fasilitas negara seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.
Perbandingan angka tersebut menurut SMSI menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi besar di daerah.
Namun di tengah besarnya potensi anggaran tersebut, SMSI Bondowoso justru menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait kualitas makanan yang disajikan di beberapa dapur SPPG.Dari hasil pantauan di lapangan dan laporan yang masuk ke sekretariat SMSI, ditemukan keluhan mengenai menu MBG yang dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran yang tersedia.
“Sesuai pantauan kami dan aduan masyarakat, masih ada SPPG di Bondowoso yang mengecewakan. Kalau dihitung nilai makanannya, totalnya bahkan masih di bawah Rp10 ribu,” ungkap Arik.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan anggaran dan pengawasan kualitas makanan dalam program MBG yang seharusnya bertujuan meningkatkan kualitas gizi pelajar.
SMSI Bondowoso menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang sangat baik bagi masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak berorientasi pada keuntungan semata.
“Program ini sangat baik untuk anak-anak kita. Tapi jangan sampai tujuan utamanya meningkatkan gizi justru dikalahkan oleh kepentingan mencari keuntungan sebesar-besarnya,” tegasnya.
Untuk mendorong pengawasan publik, SMSI Bondowoso juga membuka kanal pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di daerah.
Laporan Pengaduan MBG Kabupaten Bondowoso:0895-4031-09220
(Yun)
