Bondowoso, PORTALBANGSA.CO.ID – Seluruh Fraksi di DPRD Bondowoso menyoroti tentang Raperda tenganperubahan ke dua atas Perda nomer 7 tahun 2026. Yaitu, tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
Seperti dikutip dalam PU Fraksi Amanat Golongan Karya, yang tertulis Us’ari sebagai Juru Bicaranya.
Disebutkan, bahwa Raperda yang khusus merevisi tentang BPBD itu, dinilai merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Bondowoso.
“Kita harus menyadari bahwa keberadaan BPBD yang efektif adalah kunci dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga di tengah ancaman bencana alam yang kian kompleks,” jelasnya seperti dikutip dalam PU Fraksi yang diterima awak media, pada Sabtu (29/6/2024)
Karena itulah, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap Raperda ini. Dengan harapan Kabupaten Bondowoso akan lebih siap dan mampu menghadapi setiap potensi bencana.
“Ini bukan hanya tentang mengubah sebuah aturan. Tapi lebih menjamin keselamatan dan kesejahterahaan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi dengan jumlah kursi terbanyak, yakni Fraksi PKB Bondowoso menyebutkan, terkait substansi dari Raperda tersebut. Pihaknya meminta agar ada antisipasi dini terhadap penanggulangan bencana.
“Terutama keterlibatan desa pada unsur pelaksana BPBD,” jelasnya.
Fraksi PPP pun turut menyetujui adanya penambahan bidang pencegahan bencana daerah. Namun begitu, perlu untuk ditindaklanjuti dengan kajian dan pemetaan fungsi yang lebih komprehensif.
Dikonfirasi seusai Rapat Paripurna, Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto, mengatakan, untuk nambah bidang di BPBD diperlukan analisis dan kajian.
“Tak bisa serta merta, karena kalau nambah bidang itu kan memerlukan anggaran yang tidak sedikit,” jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan kajian tentang rencana itu. Namun, ia menilai kinerja BPBD sendiri selama ini bagus.
“Gercepnya, alhamdulillah sangat tanggap,” pungkasnya.
