Blitar, PORTALBANGSA.CO.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Blitar mengadakan rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian guna meninjau realisasi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program tahun 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Lutfi Aziz, S.T., turut dihadiri oleh seluruh anggota komisi. Jalannya pertemuan berlangsung dinamis dan konstruktif, di mana para anggota aktif menyampaikan pandangan serta masukan mengenai pelaksanaan kegiatan di bidang investasi, perizinan, pertanian, dan ketahanan pangan.
Dalam forum tersebut, Lutfi Aziz menekankan pentingnya memastikan setiap anggaran publik digunakan secara tepat dan produktif. Ia menyoroti beberapa program kerja yang dinilai belum optimal dalam realisasi anggarannya dan mendorong adanya perbaikan mekanisme pelaksanaan ke depan.
“Kami ingin seluruh anggaran yang sudah disetujui benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat. Efektivitas program harus terukur, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Lutfi juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Blitar akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, terutama di sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, penggunaan anggaran tidak boleh sekadar memenuhi target serapan, tetapi harus mencerminkan tanggung jawab moral terhadap kepentingan publik.
“Upaya efisiensi bukan hanya soal teknis keuangan, tetapi juga tentang bagaimana anggaran dikelola dengan bijak, transparan, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi warga Kabupaten Blitar,” tambahnya.
Menjelang akhir rapat, Lutfi menegaskan kembali komitmen DPRD dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Ia berharap sinergi antara DPRD dan perangkat daerah terus diperkuat, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Fungsi DPRD tidak berhenti pada legislasi dan pengawasan semata, tetapi juga memastikan agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Kolaborasi yang solid dengan perangkat daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar yang berkeadilan dan berdaya saing,” pungkasnya.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar berharap agar setiap perangkat daerah mampu meningkatkan kinerja program, mempercepat serapan anggaran, serta mengedepankan pelayanan publik yang efektif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.( Siti)
