Blitar, PORTALBANGSA.CO.ID – Upaya memperkuat sistem pengendalian pemerintahan menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Management Control System Project (MCSP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Blitar di Ruang Candi Penataran, Senin (15/9/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati dan Wakil Bupati Blitar serta dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD, camat, dan perwakilan stakeholder. Dari DPRD, Ketua Supriadi dan Sekretaris Dewan Haris Susianto turut hadir untuk memastikan agenda evaluasi berjalan sesuai arah pengawasan.
Dalam kesempatan itu, Supriadi menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal hasil evaluasi. Ia menilai evaluasi bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk memperbaiki kelemahan birokrasi.
“Evaluasi ini harus jadi pijakan untuk melangkah lebih baik. Tidak boleh hanya jadi formalitas,” tegasnya.
Menurutnya, MCSP dan SPI adalah mekanisme yang memastikan birokrasi berjalan sesuai aturan dan target pembangunan dapat tercapai. Tanpa sistem pengendalian yang kuat, kata Supriadi, akan sulit menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
“Akuntabilitas harus terlihat dalam praktik sehari-hari, bukan hanya di atas kertas. Masyarakat perlu merasakan dampak nyata dari setiap program daerah,” ujar Supriadi.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Melalui rapat ini, diharapkan ada kesepahaman yang lebih solid antara perangkat daerah, sehingga setiap kebijakan dapat dijalankan dengan terukur dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, DPRD berjanji untuk terus mendorong perangkat daerah agar serius menindaklanjuti hasil evaluasi.
“Kami siap mengawal agar rekomendasi yang muncul benar-benar diimplementasikan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik,” jelasnya.
Dengan adanya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan stakeholder, DPRD optimistis tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blitar dapat semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.( Siti)
