Blitar, PORTALBANGSA.CO.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Blitar terus memperkuat peran pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ke Dinas Peternakan dan Perikanan serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Selasa (14/10/2025), dewan memastikan agar setiap program dan penggunaan anggaran berjalan transparan dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Lutfi Aziz, S.T., menjelaskan bahwa pengawasan ini tidak sekadar bersifat formalitas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan efektivitas pelaksanaan APBD 2025.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana realisasi program di lapangan. Setiap anggaran publik harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar angka di laporan,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke Dinas Peternakan dan Perikanan, Komisi II meninjau berbagai program peningkatan produktivitas sektor peternakan dan pemberdayaan nelayan, termasuk efektivitas dukungan pemerintah terhadap kelompok usaha kecil di bidang tersebut.
Sementara di Bapenda, tim DPRD menyoroti strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pelayanan dan perluasan basis pajak daerah tanpa membebani masyarakat.
“Kami tidak ingin pendapatan daerah meningkat dengan cara menambah beban rakyat. Pendapatan harus tumbuh dari efisiensi, optimalisasi potensi, dan pengelolaan yang akuntabel,” jelas Lutfi.
Selain meninjau serapan anggaran, kunjungan ini juga difokuskan untuk mengevaluasi hambatan teknis dan capaian fisik di masing-masing OPD. Komisi II menilai pentingnya keseimbangan antara aspek administratif dan substansi pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan publik.
“Evaluasi ini akan menjadi pijakan bagi perbaikan tata kelola anggaran dan percepatan capaian target ekonomi daerah,” tambahnya.
Sebagai mitra kerja eksekutif, Komisi II menegaskan komitmennya dalam menjaga agar kebijakan dan program daerah tetap selaras dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keberpihakan kepada rakyat.
“Inti dari pengawasan ini adalah memastikan pemerintah tetap berada di jalur yang benar—mengutamakan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Lutfi Aziz.
Kunjungan kerja ini menjadi wujud nyata peran DPRD dalam mengawal pembangunan daerah agar setiap program di sektor peternakan, perikanan, dan pendapatan daerah mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Blitar secara berkelanjutan.( Siti)
