BLITAR, PORTALBANGSA.CO.ID – DPRD Kabupaten Blitar mulai menajamkan sorotan pada aspek efisiensi dalam kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Melalui Panitia Khusus (Pansus), dewan menekankan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan harus sebanding dengan hasil yang dicapai di lapangan.
Penegasan tersebut mencuat dalam rapat kerja hari kedua pansus yang digelar Kamis (16/4/2026) di ruang Komisi II DPRD. Dalam forum ini, sejumlah OPD strategis dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan program, khususnya yang menyerap anggaran signifikan.
Anggota pansus secara aktif mengurai detail pelaksanaan program dan menyoroti sejumlah kegiatan yang dinilai belum menunjukkan hasil optimal. DPRD menilai, evaluasi tidak cukup berhenti pada realisasi anggaran, tetapi harus mampu mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.
Sekretaris Pansus LKPJ, Drs. H. Anshori Baidhlowi, menegaskan bahwa pendekatan evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara biaya dan manfaat.
“Anggaran yang besar harus menghasilkan dampak yang besar pula. Kalau tidak, berarti ada yang perlu diperbaiki, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses pendalaman ini menjadi ruang bagi DPRD untuk mengidentifikasi program yang berjalan efektif serta yang masih membutuhkan penyempurnaan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat lebih tepat sasaran.
Sorotan serupa disampaikan anggota pansus Edi Sutikno. Ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang dinilai kurang efisien, agar tidak terus berulang di tahun anggaran berikutnya.
“Program yang tidak memberikan hasil maksimal harus ditinjau ulang. Kita tidak bisa mempertahankan pola yang sama jika terbukti kurang efektif,” tegasnya.
Selain efisiensi, DPRD juga mendorong adanya peningkatan kualitas perencanaan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sinkronisasi antar-OPD juga dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan yang berpotensi memboroskan anggaran.
Melalui evaluasi yang lebih kritis dan terukur ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap kinerja pemerintah daerah ke depan semakin optimal. Tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dalam menghadirkan program yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Siti Nasirotin)
