BLITAR, PORTALBANGSA.CO.ID – DPRD Kabupaten Blitar menyoroti pentingnya penguatan peran organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung pembangunan daerah. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi I ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Bagian Hukum Setda, Kamis (23/04/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, menegaskan bahwa ormas memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, keberadaannya perlu dikelola melalui pembinaan yang terarah serta sistem pengawasan yang proporsional.
“Ormas bukan hanya bagian dari masyarakat, tetapi juga mitra strategis pemerintah. Jika dikelola dengan baik, mereka bisa menjadi kekuatan besar dalam menjaga kondusivitas sekaligus mendukung program pembangunan,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD menilai bahwa peran ormas selama ini belum sepenuhnya optimal. Masih diperlukan penguatan kapasitas serta kejelasan pola pembinaan agar ormas dapat berkontribusi secara lebih efektif.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya regulasi yang adaptif untuk mengatur dinamika organisasi kemasyarakatan. Perubahan sosial yang cepat, menurut Nugroho, menuntut kebijakan yang mampu mengikuti perkembangan tanpa mengabaikan aspek hukum.
“Regulasi harus bisa menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai aturan justru menghambat peran ormas dalam berkontribusi,” tegasnya.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan ormas tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada penguatan peran mereka di masyarakat.
Di sisi lain, DPRD mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembinaan dan pengawasan. Ormas perlu diberi ruang untuk berkembang, namun tetap dalam koridor hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi konflik sosial.
Komisi I juga mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan ormas dalam pelaksanaan program. Kolaborasi yang baik dinilai mampu mempercepat penyampaian kebijakan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Kalau komunikasi berjalan baik, maka program pemerintah akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat,” tambah Nugroho.
Melalui penguatan peran ormas ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap tercipta sinergi yang lebih solid antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.(Siti Nasirotin)
